MENGGUGAT SISTEM KONTRAK KERJA BURUH

Perusahaan di Indonesia pada umumnya tidak mau mengangkat karyawan kontrak menjadi tetap, dengan dukungan kedudukan buruh yang sangat lemah dan mudah ‘dibuang’ oleh perusahaan jika tenaga buruh sudah lemah. Akibatnya selama bertahun-tahun bekerja, status mereka tetap buruh kontrak.

Tinjauan penulis terhadap Undang-undang No.13/2003 memiliki berbagai kelemahan diantaranya pasal 59 tentang ketenagakerjaan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kontrak kerja atau perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai pada waktu tertentu. Pada penjelasan jenis kerja menurut pasal tersebut terdapat point yang menimbulkan multitafsir, yang digunakan oleh pengusaha untuk melakukan sistem kontrak kerja di perusahaannya. Apalagi UU Hukum Dagang mendukungnya dengan menyatakan bahwa buruh boleh dikontrak selama pekerjaannya sementara.

Adapun sistem kontrak kerja tersebut menurut Mustoha Iskandar, menunjukkan bahwa pengusaha di Indonesia masih menggunakan teori bisnis klasik yang sudah tidak dipakai lagi di Negara maju, bahwa buruh hanya sekedar sarana produksi, sama nilainya dengan mesin pabrik dan alat penunjang pabrik yang lain. Dengan perspektif ketenagakerjaan yang semakin modern, sistem kerja kontrak yang tidak manusiawi tidak dapat dipertahankan lagi jika perusahaan ingin maju dan berkembang. Dari perspektif itulah, sistem kontrak kerja di perusahaan Indonesia perlu dikaji ulang.

Dewasa ini telah berkembang trend perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam melaksanakan manajemen kekaryawanan/perburuhan dengan menerapkan sistem kontrak dalam hubungan kerja dengan pekerja/buruh. Karena posisi buruh yang serba terjepit, di satu sisi kebutuhan perut buruh dan keluarga begitu mendesak di lain sisi kesempatan kerja sangat langka sementara antrian orang yang menginginkan pekerjaan begitu panjang, maka tidak ada pilihan bagi mereka selain menerima sistem kerja kontrak. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan, karena kebanyakan jenis pekerjaan di mana sistem itu di terapkan sebenarnya tidak termasuk yang dapat dijadikan obyek sistem kontrak atau kalau dalam istilah hukumnya “perjanjian kerja untuk waktu tertentu”. Sistem kontrak sebetulnya hanya dapat diberlakukan pada buruh berketrampilan tinggi (high skilled workers). Sistem kontrak ini telah melanggar regulasi yang berlaku yang menegaskan bahwa buruh hanya mempunyai 2 tahapan : training/masa percobaan dan tetap. selepas masa 3 bulan, apabila seorang buruh terus dipekerjakan oleh pengusaha, maka secara hukum dengan sendirinya buruh tersebut telah menjadi buruh tetap dari perusahaan tersebut. Paradigma tersebut merupakan salah satu pola kontrol yang dikembangkan oleh pengusaha agar bisa mengamankan kepentingan-kepentingannya. Pola ini makin mengancam posisi pekerja yang sudah terpuruk karena secara sistematis hubungan kerja digiring pada pola yang mengebiri pada hak-hak buruh dan mengeliminir peluang bagi buruh untuk melawan. Pola ini diterapkan untuk mengontrol (embryo) militansi dan keradikalan segelintir buruh yang punya kesadaran akan hak sekaligus keberanian untuk memperjuangkan. Dalam tataran ideal, sistem kontrak kerja sebenarnya diciptakan sebagai penghargaan terhadap tingginya tingkat profesionalitas dan produktifitas tenaga kerja yang dalam jenis dan sifat pekerjaan tertentu mampu memberikan kontribusi besar pada perusahaan sehingga perlu penyeimbangan dalam bargaining process dengan pemilik modal atau manajemen perusahaan. Dalam situasi demikian, tenaga kerja diberi keleluasaan untuk menentukan posisi dan keadaan mana yang paling produktif bagi dirinya. Kenyataannya bargaining process semacam ini hanya dimiliki oleh sebagian kecil saja dari anggota kelas buruh kita, dan celakanya terhadap buruh ditingkatan operatorlah sistem ini diterapkan.

Realitas yang ada dilapangan menunjukkan semakin meluasnya pola kontrak ini hingga masuk kesegala sektor. Untuk tetap terus dipakai oleh pemberi kerja, maka buruh harus menunjukkan perilaku yang “manis” dan produktif. Kalau tidak, maka ia harus rela angkat kaki dari tempat kerjanya dengan pesangon sebesar setahun terakhir mereka dikontrak. Gejala demikian kalau tidak dicermati, dikritisi dan disikapi maka yang terjadi adalah bahwa seolah tidak ada yang salah dengan sistem ini dan semua menganggap penerapannya adalah baik-baik saja dan wajar. Ini adalah situasi yang berbahaya dan harus ada upaya aktif perlawanan dari segenap elemen buruh untuk mengeliminir trend perangkap sistem kontrak kerja yang membelenggu, melemahkan bahkan membunuh buruh. Dan karena lemahnya posisi buruh, tentu saja intervensi Negara mutlak diperlukan untuk mengatasi situasi tersebut.

Banyak kasus buruh kontrak tang tidak mendapat perlindungan hukum dikarenakan DISNAKER tidak melakukan tugas pengawasan ketenagakerjaan secara maximal dikarenakan DISNAKER bersifat pasif dalam setiap menemukan penyimpangan di perusahaan.Walaupun setiap menemukan penyimpangan di perusahaan DISNAKER hanya memberikan catatan, tanpa adanya pengawasan lebih lanjut apakah penyimpangan sudah dihentikan dan selanjutnya DISNAKER akan memnunngu pengaduan dari pekerja. Padahal atas nama UU Disnaker dapat melakukan penyidikan bersama polisi terhadap peusahaan yang melanggar UU ketenagakerjaan,sehingga kasus-kasus ketenagakerjaa tidak selalu terulang kembali dan membuat pengusaha jera. (Ninin Damayanti : Tempo Interaktif, Jakarta)

Menurut Mennakertrans, Erman Suparno (Suara Karya 30/4 2008: Mayday,Jakarta)
penghapusan sistem kontrak dan outsourcing akan dilakukan jika proses revisi UU Ketenagakerjaan dan UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dilanjutkan. Namun untuk saat ini, pemerintah meminta perusahaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Hal ini dikarenakan, banyak perusahaan menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourcing jauh melenceng dari yang diatur UU. Dalam hal ini, sistem kontrak kerja tidak dimanipulasi, di mana kontrak kerja maksimal 2 tahun dan diperpanjang selama 1 tahun. Setelah itu, perusahaan harus mengangkat pekerja tersebut jika memang bekerja sesuai aturan dan displin. Dalam hal ini, perusahaan diharapkan tidak menekan pekerja/buruh dan mensiasati kontrak kerja seperti kontrak baru. Sedangkan untuk outsourcing, perusahaan hanya bisa melakukan jika bukan pada kegiatan inti perusahaan. Jadi untuk kegiatan produksi tidak dibenarkan jika dilakukan oleh pekerja dengan status dari outsourcing. Namun demikian, saat ini banyak perusahaan yang mempekerjakan pekerja dari outsourcing untuk kegiatan produksi atau kegiatan inti perusahaan lainnya.

Penyusunan perjanjian/kontrak kerja masih tetap menjadi topik kontroversial. Meskipun biasanya baik pengusaha maupun pekerja terlibat dalam penyusunan perjanjian/kontrak kerja, masih ada sejumlah kasus dimana perjanjian/kontrak kerja ditetapkan oleh pihak pengusaha, sedangkan pengurus SP-TP hanya membaca dan menyetujui isinya. Untuk meningkatkan hubungan industrial di masa yang akan datang, baik pengusaha maupun pekerja harus diberi kesempatan untuk ikut menyusun perjanjian kontrak kerja. Dalam menjalankan peranannya sebagai fasilitator, sangat penting bahwa pemerintah memberikan program pendidikan yang mengetengahkan manfaat yang diperoleh bila pengusaha dan pekerja bersama-sama menciptakan dan melaksanakan peraturan tempat kerja, juga bila perselisihan yang ada diselesaikan melalui perundingan. (Lembaga Penelitian SMERU,”Hubungan Industrial in Jabotabek, Bandung, dan Surabaya di Era Kebebasan Berorganisasi”, Mei 2002).

Pada intinya untuk mengatasi permasalahan sistem kerja kontrak perlu pembenahan regulasi yang mementingkan kedua pihak dan terutama perubahan paradigma bisnis modern, dengan sistem pengawas yang indipenden tanpa melanggar standar perburuhan internasional ILO melalui Konvensi ILO no. 01 tahun 1919 dan Konvensi no. 47 tahun 1935 yaitu delapan jam/hari atau 40 jam/minggu (lima hari kerja).

3 thoughts on “MENGGUGAT SISTEM KONTRAK KERJA BURUH

  1. intinya kenapa pengusaha sering bertindak licik terhadap buruh…
    Mungkin karena pemerintah tidak tegas dan mudah dsuap oleh pengusaha….
    Harusnya yg menyuap dan di suap harus di hukum di arak keliling kota dan di beri tulisan di dada ”SAYA KORUPTOR”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s