Putusan MK Soal Anggaran Pendidikan Berdampak Jangka Panjang

JAKARTA–MI: Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memasukkan komponen gaji guru dalam anggaran pendidikan 20% tidak akan berdampak apapun dalam dunia pendidikan di Indonesia dalam waktu dekat.

Namun, 15 tahun yang akan datang, keputusan tersebut akan memperlemah bangsa Indonesia untuk bersaing di era global. Itu sebabnya, semua komponen yang peduli dengan pendidikan perlu melakukan perlawanan.

Hal itu diungkapkan praktisi pendidikan Prof Winarno Surakhmad disela diskusi publik yang digelar Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu (5/3).

Menurut Winarno, keputusan MK memasukkan gaji guru dalam anggaran pendidikan 20% telah membuat pembiayaan-pembiayaan pendidikan yang lain, secara tidak langsung dikurangi.

Padahal, dengan komposisi anggaran pendidikan yang sudah ada saja, masih banyak kegiatan pendidikan yang belum bisa dilaksanakan secara optimal, ujar Winarno.

Misalnya, sebut Winarno, untuk mewujudkan pendidikan gratis yang bermutu hingga kini belum bisa dilaksanakan secara merata dan optimal. Akibatnya, ini akan menjadi dampak jangka panjang, karena bangsa kita menjadi sulit bersaing dalam kancah global, ujar Winarno.

Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta Sylviana Murni, bahwa hingga saat ini masih banyak ditemukan anak-anak yang belum bisa menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), hanya menanggung biaya operasional sekolah, ujar Sylviana.

Padahal, jelas Sylviana, biaya pendidikan tidak hanya meliputi biaya operasional, tetapi juga meliputi biaya pendidikan personal yang melekat pada masing-masing siswa seperti biaya transport, biaya seragam dan uang saku (jajan) bagi siswa.

Hal senada juga dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta Margani Mustar. Ia mengemukakan, selama ini biaya pendidikan, khususnya sekolah negeri, ditanggung secara kombinasi antara pemerintah dengan swasta, dimana pemerintah menanggung 70% biaya pendidikan, sedangkan masyarakat 30%.

Margani khawatir keputusan MK ini akan membuat komitmen pemerintah terhadap pendidikan berkurang.

Bahkan, bagi Sekjen Dewan Pendidikan DKI Jakarta Prof Dr Agus Suradika, hal itu tidak hanya sebagai langkah mundur.

Ini adalah langkah yang sangat jauh mundur, atau malah kalau bisa dibilang sebagai lonceng kematian, tutur Agus Suradika.
Sumber: Media Indonesia Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s