Liberalisasi Pendidikan?

RUU BHP memberi kewenangan yang optimal kepada perguruan tinggi maupun sekolah yang berbadan hukum pendidikan.

Sabtu pagi (23/2), Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, diundang untuk menjadi pembicara kunci dalam sebuah seminar di kampus Universitas Islam Bandung (Unisba). Belum sampai memasuki gedung, sang menteri disambut aksi demonstrasi puluhan mahasiswa yang menentang RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Mahasiswa menganggap RUU itu sebagai bentuk liberalisasi sistem pendidikan.

Bukan sekali ini saja Mendiknas mengalami perlakuan seperti itu. Dalam kunjungannya di beberapa universitas, terutama universitas swasta, ia kerap didemo mahasiswa terkait isu BHP. RUU BHP selama ini memang menghadapi tantangan dari beberapa kalangan pakar maupun praktisi pendidikan, termasuk masyarakat yang selama ini merasa menjadi korban kebijakan pendidikan yang diskriminatif.

Pertanyaannya yang sering didengungkan adalah apakah RUU BHP akan mampu menyelesaikan problematika pendidikan nasional saat ini? Ataukah, justru RUU BHP dijadikan sebagai pintu masuk kapitalisasi pendidikan?

Berbagai alasan telah dikemukakan oleh pihak yang pro maupun kontra. Sebut saja kekhawatiran dari Aliansi Orangtua Peduli Transparansi Dana Pendidikan, Indonesian Coruption Watch/Koalisi Pendidikan, Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marjinal (LAPAM), Seknas Fitra, Suara Hak Asasi Manusia (SHMI), Suara Ibu Peduli (SIP), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan komponen masyarakat lainnya. Mereka mensinyalir RUU BHP berpotensi memberikan ruang bagi praktik komersialisasi dan liberalisasi pendidikan yang pada gilirannya memberi ruang bagi kapitalisasi pendidikan.

Pengurus Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta, Darmaningtyas, mengatakan, RUU BHP bertentangan dengan ideologi dasar negara, UUD 1945. Karena, pembentukan RUU ini tidak mengemban misi utama mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Darmaningtyas menilai RUU ini mengadopsi ideologi kapitalis dan liberalis. Pasal 12 menyebut dengan tegas keterlibatan asing itu. ”Menurut Perpres 77/2007, asing bisa menguasai 49 persen kepemilikan institusi pendidikan. Ini privatisasi. Prinsip nirlaba dalam RUU ini hanya simbol. Pendidikan tetap mahal, hanya orang mampu yang bisa sekolah,” ujarnya.

Pemerintah lewat RUU ini, kata Darmaningtyas, juga terkesan lepas tangan. Pemenuhan kebutuhan pendidikan nanti diserahkan kepada masyarakat. ”Yang paling merisaukan adalah nasib tenaga kependidikan,” jelasnya. Nantinya, kata Darmaningtyas, guru akan dikontrak oleh satuan pendidikan. Ketentuan kontrak diserahkan sepenuhnya kepada sekolah atau perguruan tinggi. Artinya, sekolah bisa saja tiba-tiba memecat guru atau tidak menaikkan gaji, mendeponir tunjangan profesi, dan lainnya. Kewenangan sepenuhnya ada pada BHP. ”Nasib jutaan guru terancam,” ingatnya.

Namun, pernyataan Darmaningtyas dibantah Ketua Panja RUU BHP di DPR Heri Akhmadi. Ia mengatakan, guru PNS tetap akan memperoleh hak dan tunjangan seperti tercantum dalam UU Guru dan Dosen. PNS tetap tidak berubah, meskipun di RUU BHP ini disebutkan ada kontrak perjanjian antara guru dengan satuan penyelenggara pendidikan. ”Kontrak perjanjian itu hanya kontrak prestasi. Bila prestasi buruk, tunjangan bisa tak diberikan. Bila prestasi bagus, tunjangan lancar,” jelasnya.

Dari niat baik
Mendiknas Bambang Sudibyo menyatakan bahwa RUU BHP merupakan solusi bagi sekolah dan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas. Melalui kerja sama dengan luar negeri, institusi pendidikan akan mampu mengembangkan metode belajar sesuai tuntutan zaman. ”Mari dibuktikan dulu manfaatnya. Jangan terlalu berprasangka,” ujarnya.

Menurut Mendiknas, BHP merupakan suatu model kelembagaan institusi pendidikan yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas yang berarti, mau tidak mau, semua lembaga pendidikan-khususnya perguruan pastilah menjadi BHP. ”UU BHP nantinya diharapkan menjadi fasilitator bagi lembaga perguruan tinggi di Indonesia untuk berkompetisi dalam meningkatkan kinerja baik dalam tataran nasional maupun internasional,” jelasnya.

Artinya, kata Mendiknas, dengan UU BHP sebagai payung hukum pendidikan nasional diharapkan mampu berfungsi jadi rule of the game dalam konteks persaingan antar PTN dan PTS di seluruh Indonesia. Sehingga, yang keluar sebagai pemenang bisa tampil sebagai world-wide higher education institutions, berdasarkan syarat dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Mendiknas menyatakan, RUU BHP memberi kewenangan yang optimal kepada perguruan tinggi maupun sekolah yang berbadan hukum pendidikan. Otonomi itu, kata dia, ada yang menyangkut otonomi akedemik sampai otonomi lebih luas, misalnya di bidang keuangan dan kepegawaian. ”Kalau otonomi akademik sudah tidak masalah. Sudah diberikan penuh kepada perguruan tinggi,” jelasnya.

Mendiknas menepis adanya tudingan BHP akan menjelma menjadi bentuk komersialisasi pendidikan. Menurut dia, komersialisasi baru terjadi jika sudah ada profit making. ”UU mengatakan silakan mencari sisa lebih, tapi kalau sudah ada sisa harus diinvestasikan balik untuk pendidikan,” jaminnya.

Masalah baru
Dari berbagai draf pasal RUU BHP yang bermasalah, publik menganggap pemerintah sudah tidak berpedoman lagi pada amanat UUD 1945. Yang paling kurang disepakati publik adalah ketika semuanya dikelola dalam sebuah model privatisasi dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Mereka menganggap RUU BHP hanya menambah masalah baru. Bahkan, mereka meminta mengamandemen pasal-pasal dalam UU Sisdiknas yang mengamanatkan pembentukan BHP.

Menurut praktisi pendidikan yang juga mantan Rektor Universitas Negeri Jakarta, Winarno Surakhmad, munculnya RUU BHP merupakan wujud ketidaksinambungan benang merah pendidikan dari masa ke masa. Perhatian pemerintah hanya terfokus pada masalah situasional. ”Sejak dulu pemerintah tak memiliki rencana visioner untuk melaksanakan UUD 1945 ke dalam dunia pendidikan. Boleh dibilang, kebijakannya hanya situasi hari ini, di sini, itu yang diselesaikan,” keluhnya.

Apa pun pro-kontra yang terus terjadi seputar BHP, ‘jabang bayi’ itu sudah terlanjur ada dalam kandungan. Tinggal para pengambil kebijakan yang harus menentukan: Menggugurkannya atau melahirkannya. Jawabannya tentu ada dalam hati nurani masing-masing, karena ini menyangkut persoalan pendidikan, bukan yang lain. eye

Sumber: Republika Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s