Perubahan untuk SMK

Niat pemerintah melakukan pengembangan SMK tidak begitu saja bisa langsung terlaksana, khususnya terkait masih kurangnya tenaga pendidik.

Hal tersebut diutarakan oleh Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dr Baedhowi di Jakarta, Rabu (24/6). Baedhowi mengatakan, karena itulah, pihak pengelola SMK perlu membentuk kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan instansi swasta terkait.

“Soal tenaga guru memang menjadi kendala, tetapi perlu diketahui bahwa niat pengembangan SMK ke depan tidak bisa begitu saja langsung terlaksana, perlu upaya kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah dan instansi lain,” ujar Baedhowi.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, SMK merupakan pilihan yang rasional di tengah kondisi perekonomian saat ini. ”Daripada dipaksakan ke SMA tetapi lulus tidak bisa ke mana-mana, menganggur, lebih baik ke SMK,” ucapnya.

Ia percaya bahwa pembangunan akan berjalan lebih baik jika negara ini lebih banyak memiliki SDM-SDM terampil sebagai operator pembangunan. ”Yang terjadi sekarang, jumlahnya kan belum proporsional (rasio SMK dan SMA). Maka, perlu terus ada perubahan mindset masyarakat. Kampanye SMK perlu terus dilakukan,” ucapnya.

Secara terpisah, Direktur Pembinaan SMK Depdiknas Joko Sutrisno mengatakan, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola SMK melalui penerapan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2000 dan sekarang ISO 9001:2008.

Kualitas SMK menjadi sangat penting karena SMK mendidik para peserta didik yang nantinya terjun ke dunia kerja. Pada masa sekarang, pencari tenaga kerja menginginkan tenaga yang sangat kompeten dan kompetitif.

Joko mengatakan, pasar kerja yang terus berubah disikapi pula dengan berbagai penyesuaian kompetensi keahlian (dulu istilahnya, program keahlian). Terdapat banyak kompetensi keahlian yang dapat dipilih para lulusan SMP. Saat ini terdapat 121 kompetensi keahlian.

Selain itu, pemerintah menciptakan lulusan SMK yang lentur terhadap berbagai perubahan teknologi dan lingkungan bisnis nasional ataupun internasional. Kompetensi keahlian juga dirumuskan sedapat mungkin agar murid tidak sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.