Penetapan Kurikulum Perlu Libatkan “Stakeholder”?

shutterstock

Ilustrasi: keterlibatan para pemangku kebijakan (stakeholder) sangat berguna untuk mendapatkan banyak masukan berharga mengenai hal-hal yang seharusnya menjadi fokus perkuliahan. Hal tersebut agar penguasaan ilmu dan teknik yang dipelajari sesuai kebutuhan di lapangan kerja.

/

JAYAPURA, KOMPAS.com — Penetapan kurikulum pendidikan tinggi seharusnya tidak hanya dirumuskan pihak akademisi, melainkan melibatkan banyak pemangku kebijakan yang memahami bidang ilmu bersangkutan.

Pendapat tersebut diutarakan oleh Tim Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi, Dr Subagyo Pramumijoyo, di Jayapura, Rabu (17/6).

“Hal ini penting agar kurikulum yang menjadi panduan dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi dapat berjalan optimal dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan perkuliahan yang diharapkan,” kata Subagyo.

Selain itu, tambahnya, keterlibatan para pemangku kebijakan (stakeholder) sangat berguna untuk mendapatkan banyak masukan berharga mengenai hal-hal yang seharusnya menjadi fokus perkuliahan. Hal tersebut agar penguasaan ilmu dan teknik yang dipelajari sesuai kebutuhan di lapangan kerja.

Menurutnya, para pemangku kebijakan yang bisa dilibatkan dalam penyusunan kurikulum perkuliahan di suatu jurusan atau program studi itu antara lain para dosen, mahasiswa, alumni yang telah bekerja, pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang menggunakan tenaga ahli atau lulusan. Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkompeten di bidang pendidikan juga dapat diikutsertakan agar masukan dan rekomendasi yang didapatkan lebih beragam.

Lebih lanjut, Subagyo mencontohkan, penetapan kurikulum untuk Jurusan Teknik Pertambangan sebaiknya melibatkan para praktisi atau pihak perusahaan pertambangan yang beroperasi di Papua. Dari pihak praktisi pertambangan itu, institusi pendidikan tinggi dapat memperoleh informasi mengenai pentingnya aplikasi program komputer yang membantu dalam menyelesaikan pekerjaan di lapangan atau laboratorium.

Dengan demikian, aplikasi teknologi program komputer bisa menjadi bagian dari kurikulum pendidikan tinggi di jurusan Teknik Pertambangan. Keahlian mahasiswa pun bisa ditingkatkan.

“Sehingga jika nanti mahasiswa lulus, mereka sudah siap bekerja sesuai kebutuhan perusahaan dan kondisi lapangan yang membutuhkan keahlian tertentu,” ujar Subagyo.

Selain itu, dengan melibatkan pemangku kebijakan akan terjalin hubungan kerja sama yang harmonis. Sebab, hal itu akan memudahkan para alumni untuk mencari lahan pekerjaan sesuai bidang keahlian yang dikuasainya.

Di Papua, Universitas Cenderawasih (Uncen) merupakan perguruan tinggi tertua dan terbesar yang menjadi barometer pendidikan tinggi di wilayah paling timur Indonesia ini. Selain Uncen, banyak berdiri perguruan tinggi swasta lain yang membuka beragam jurusan dan program studi sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih bidang ilmu sesuai minat dan bakat yang dimiliki untuk memenuhi pasar kerja di Papua.

Penyelesaian Soal Pengumuman UN

IMAN SURYANTO/TRIBUN BATAM

Ilustrasi: Para siswa melakukan konvoi sambil mencorat-coret baju seragamnya. Secara bergantian, mereka juga membubuhi seragam itu dengan tanda tangan. Tak sedikit pula bahkan mengecat rambutnya dengan berbagai warna.

/

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai ketidakberesan dalam pengumuman kelulusan ssiwa SMA/SMK/MA tahun ajaran 2008/2009 akan diselesaikan secepatnya dalam minggu ini. Persoalan ini dijamin tidak merugikan siswa.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Burhanuddin Tolla, di Jakarta, Rabu (17/6) malam, mengatakan, secara singkat semua masalah yang dijumpai dalam pengumuman UN sedang diselesaikan. “Tidak ada yang dirugikan bagi siswa, kecuali memang tidak lulus karena kemampuannya,” kata Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, jika ada masalah pendataan dari daerah, Puspendik memverifikasi. Kesalahan itu bisa terjadi karena kesalahan kode tes dan biodata, data siswa yang tidak lulus tahun lalu belum masuk untuk tahun 2009.

“Semua kesalahan tersebut bisa diperbaiki secara cepat dan tepat setelah berhubungan dengan daerah. Dalam minggu ini juga persoalan sudah diselesaikan,” jelas Burhanuddin.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSN) Mungin Eddy Wibowo enggan mengomentari berbagai persoalan dalam pengumuman kelulusan UN SMA/MA/SMK yang meresahkan siswa dan sekolah.

Guru Tidak Jujur Saat Pelaksanaan UN?

RADITYA HELABUMI/HARIAN KOMPAS

/

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas, Dr Badhowi menyatakan rasa prihatinnya terhadap sejumlah kepala sekolah dan guru di Tanah Air yang tidak jujur dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) lalu.

“Ketidakjujuran Kepala Sekolah merupakan suatu keprihatinan. Sebenarnya ketidakjujuran itu ada dimana-mana dan bukan saja terjadi pada guru. Namun karena sosok guru merupakan cermin keteladanan maka kemudian menjadi sorotan,” katanya di sela konferensi internasional Best Practise bagi para kepala sekolah se-Asia Tenggara, di Jakarta, Rabu (17/6).

Kecurangan dan ketidakjujuran yang dilakukan kepala sekolah dan guru seperti yang terungkap setiap kali dalam pelaksanaan ujian nasional merupakan tindakan terkait administrasi dan edukatif.

“Kita bedakan masalah administratif dan edukatif. Masalah adminstrasi, sanksi dan sebagainya, itu kewenangannya pada siapa yang mengangkat mereka,” katanya.

Depdiknas mengambil porsi edukatif dengan memberikan pendekatan untuk menerapkan perilaku jujur di kalangan tenaga pendidikan karena implikasinya langsung kepada peserta didik.

“Sementara, kewenangan administrasi dalam bentuk sanksi hukum ada pada aparat dan kepala daerah dimana tindakan kecurangan tersebut terjadi,” katanya.

Terhadap guru yang tidak jujur tersebut Baedhowi menghimbau agar selalu bersikap jujur dalam melakukan proses pembelajaran.

“Guru jangan sampai menghilangkan waktu belajar, dalam ulangan sehari-hari, juga harus jujur dalam menilai peserta didik. Jangan anak pintar dikasih nilai kurang, anak yang kurang dikasih nilai baik. Itu juga suatu ketidakjujuran,” katanya.